Tugas dan Wewenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

    1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
    2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
    3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
    4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
    5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
    6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

  1. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
  2. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  3. Menindaklanjuti dengan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  4. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-udangan;
  5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-udangan;

Mungkin Anda Menyukai