Profil Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Banjar terbentuk pada tanggal 21 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang nomor 27 Tahun 2002, merupakan pecahan dari Kabupaten Ciamis.

Sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2002 Kota Banjar sudah berjalan 8 tahun. Dalam perkembangannya Kota Banjar merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Propinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur sehingga diharapkan mampu tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata bagi Wilayah Jawa Barat bagian Timur.

Dengan ditunjang Dana Alokasi Umum untuk membangun wilayahnya, Kota Banjar melakukan berbagai cara untuk mendongkrak perekonomian, mutu pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan, dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan sehingga Pendapatan Asli Daerahnya semakin meningkat.

Kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat salah satunya bisa dilihat dari rasio jumlah PNS dan perangkat desa terhadap jumlah penduduk. Sedangkan keberadaan legislatif yang cukup mewakili dan produktif akan mengendalikan peran sentral pemerintahan dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 1. Eksekutif dan Legislatif

Uraian

Satuan

Tahun 2010

[1]

[2]

[3]

EKSEKUTIF
Jumlah PNS Per 1000 penduduk 23
Jumlah Prangkat Desa Per 1000 penduduk 2
Rata-rata Jumlah Rumahtangga Per RT 46
LEGISLATIF
Jumlah Anggota DPRD Per 30.000 penduduk 4
Jumlah Kegiatan di DPRD Kegiatan 97
Rata-rata Produktivitas DPRD Keputusan per bulan 4
APBD
Rasio PAD % 9,36
Rasio DAU % 57,85
Laju APBD % 10,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjar

KPU KOTA BANJAR